Wacana Penghapusan Ujian Nasional

(Ilustrasi : google.com)

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003). Untuk mengetahui tingkat ketercapaian proses pembelajaran perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan. Salah satu alat evaluasi yang digunakan di Indonesia adalah Ujian Nasional (UN).

Dalam
Prosedur Operasional Standar dijelaskan bahwa UN diselenggarakan untuk mengukur
pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan
dasar dan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar
Kompetensi Lulusan. UN ini beberapa kali mengalami perubahan istilah, kriteria
kelulusan serta tujuan pelaksanaannya. Sebelumnya, UN merupakan satu-satunya
penentu kelulusan peserta didik namun mulai tahun 2011 UN tidak lagi menjadi
penentu kelulusan. Saat ini, kriteria kelulusan peserta didik terdiri dari 60%
nilai UN ditambah 40% nilai Sekolah/Madrasah.

Kebijakan
Pendidikan termasuk UN berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang
baru, dalam berbagai wawancara menjelaskan bahwa penyelenggaraan UN tahun 2021
akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri
dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar
menggunakan matematika (numerisasi), dan penguatan Pendidikan karakter.

Dalam
kebijakan tersebut setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki oleh peserta
didik yaitu kemampuan berpikir kritis dan pendidikan karakter. Siswa tidak
hanya diajarkan untuk bisa menjawab soal namun juga harus mampu berpikir
kritis. Selain itu pendidikan karakter menjadi kunci keberhasilan pendidikan
karena tidak hanya kecerdasan kognitif, peserta didik juga harus memahami dan  menerapkan nilai-nilai etika.

wacana
penghapusan UN menimbulkan berbagai reaksi di lingkungan masyarakat. Banyak
yang mendukung wacana tersebut, namun tidak sedikit pula yang tidak setuju
apabila UN dihapuskan. Sisi negatif (kontra) dari penghapusan UN adalah motivasi
belajar siswa menurun. Selama ini pelaksanaan UN menjadi ajang siswa untuk
semangat belajar dan memiliki target untuk lulus UN dengan nilai yang maksimal.
Apabila UN dihapuskan, siswa akan menganggap bahwa belajar bukan hal yang
penting karena UN sudah dihapuskan.

(Ilustrasi : google.com)

Sisi
positif (pro) apabila UN dihapuskan antara lain beban psikologis siswa, guru,
dan orang tua berkurang. Selama ini UN tidak hanya menjadi tekanan bagi siswa
namun juga bagi guru dan orang tua. Guru dan orang tua merasa takut apabila
siswa/anaknya tidak dapat mencapai nilai minimal dari kriteria UN yang
menyebabkan ketidaklulusan. Selain itu, banyak efek negatif dari pelaksanaan UN
seperti ketidakjujuran yang dilakukan di sekolah yaitu guru yang bekerja sama
untuk memberikan jawaban kepada siswa karena takut siswanya tidak bisa menjawab
soal UN. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh guru akan terekam dalam ingatan dan
merusak karakter peserta didik.

Pada
akhirnya, selalu ada pro dan kontra pada suatu kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah. Hal harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan persiapan yang
matang agar pada saat kebijakan penghapusan UN diterapkan dan digantikan dengan
program yang baru benar-benar sudah matang sehingga dapat meminimalisir dampak
negatif dari penghapusan UN. Dukungan dari orang tua sangat penting mengingat
keberhasilan tujuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh siswa dan guru namun
juga orang tua yang mendukung dan mendoakan keberhasilan anaknya agar dapat
mengikuti setiap proses pembelajaran di sekolah.

leave a reply