Sosialisasi Kebijakan Kemdikbud Se Jawa Barat dan Maluku

Bandung Barat – Dalam rangka pengelolaan pencegahan Covid -19, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menunda segala bentuk audiensi atau rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Untuk menanggulangi segala bentuk kegiatan tersebut, semaksimal mungkin diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup berkembang saat ini, yaitu melalui audio atau video conferences. Salah satu kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud melalui teknologi ini adalah sosialisasi program PPDB, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler serta Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk Provinsi Jawa Barat dan Maluku melalui video conferences. Selain diikuti oleh Pejabat dari LPMP Jawa Barat dan LPMP Maluku, kegiatan yang di selenggarakn pada Selasa 7 April 2020 ini, ikut pula hadir perwakilan dari direktorat teknis, BP/PP Paudikmas dan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi/Kab/Kota se Provinsi Jawa Barat dan Maluku.

Narasumber yang menyampaikan materi pada kegiatan ini adalah DR Chatarina Muliana, SE, SH, staf ahli Mendikbud bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Wiwit Heriyanto, SP, MT tim BOS Pusat dari Direktorat SMA dan Khaerullah, M.Si dari Direktorat PAUD.

Dalam paparannya, tentang sosialisasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Chatarina Maulina menjelaskan 3 poin penting dalam PPDB Zonasi. Dalam poin yang pertama dijelaskan bahwa kebijakan PPDB yang baru lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah dengan proporsi Jalur zonasi minimal 50%, Jalur afirmasi minimal 15%, Jalur perpindahan maksimal 5% dan Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah). Poin kedua menerangkan tentang kewenangan Daerah dalam menentukan proporsi final serta menetapkan wilayah zonasi. Pada poin terakhir dijelaskan bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti kebijakan redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Sedangkan dalam penjelasannya tentang kebijakan BOS Reguler tahun 2020, Wiwit Heriyanto menjelaskan beberapa hal diantaranya : BOS tahap 1 dilaksanakan sesuai Juknis yang sudah terbit sedangkan untuk tahap 2 dan selanjutnya akan dikeluarkan Juknis terbaru sebagai penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan tidak ada aturan maksimal 50% untuk honor guru non ASN yg belum tersertifikasi dan tidak  mensyaratkan kepemilikan NUPTK.

Khairullah dari Direktorat PAUD menjelaskan tentang Kebijakan Pengelolaan BOP PAUD tahun 2020 diantaranya syarat penerima BOP, penggunaan BOP, komponen penggunaan dana dan lain-lain. Masing-masing pemaparan materi diselingi tanya jawab dengan peserta.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian Program Perwalian Dalam Rangka Pendampingan dan Pembinaan Daerah di seluruh Indonesia. Ditjen Puad Dikdasmen telah membentuk tim perwalian di seluruh wilayah yang dikoordinir oleh pejabat eselon 2, dimana setiap tim terdiri dari unsur direktorat teknis, LPMP (2 provinsi) dan BP atau PP Paudikmas. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dan Maluku di bawah arahan direktur SMP.

Dalam pidato penutupan kegiatan, Kepala LPMP menyampaikan permintaan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk melakukan sosialisasi dengan seluruh kepala sekolah di wilayah binaannya masing-masing sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan ini, sesuai dengan timeline pelaksanaan sosialisai Kebijakan/Regulasi bidang PAUD dan Dikdasmen yang selesai di bulan April tahun ini.

(Dokumen LPMP Jawa Barat)

Penulis – Nurbani