ANALISIS KEBUTUHAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS KONTEN DIGITAL
7 November 2018
Pengajuan dan Konsultasi PPG 2019
3 December 2018

Assalamu’alaikum wa rahmatullohi wa baarokaatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi bahwasanya atas rahmat dan inayahNya kami keluarga besar LPMP Jawa Barat masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan untuk tetap bisa mencurahkan ide, gagasan, dan kreatifitas dalam membangun pendidikan terbaik bagi negeri.

Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu kementerian yang mengawal implementasi PPK tentunya telah menyusun perangkat kerja dengan menyusun dan melaksanakan program-program rencana aksi implementasi PPK di seluruh wilayah negeri dengan melakukan kolaborasi dan integrasi peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang ada di daerah agar sampai ke tingkat satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawal kebijakan kemdikbud terkait PPK di wilayah provinsi Jawa Barat, LPMP sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah memandang perlu melaksanakan program-program pendukung implementasi PPK bersama-sama pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan pendidikan yang ada di daerah agar misi dari Perpres 87 tahun 2017 ini dapat terlaksana sesuai desain dan tujuan yang diharapkan.

Dalam menterjemahkan program-program pendukung implementasi PPK, LPMP Jawa Barat tahun 2018 ini telah menyusun seperangkat pedoman dan instrument sebagai alat untuk dapat menyajikan potret impelementasi PPK di wilayah propinsi Jawa Barat. Tahun 2018 LPMP Jawa Barat berupaya menyajikan gambaran dan capaian program PPK yang telah digulirkan kemdikbud sejak keluar perpres 87 tahun 2017. Diantaranya mengeluarkan desain induk PPK Jabar sebagai acuan rencana kerja yang dibangun dan dilaksanakan tahun ini serta keberlanjutannya di tahun 2019.

Sebagai UPT Kemdikbud dengan tugas dan fungsi utama sebagai lembaga yang melakukan upaya-upaya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan, LPMP Jawa Barat mencoba memunculkan konsep integrasi PPK ke dalam program sekolah model SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang sudah dijalankan LPMP sejak tahun 2016. Kami berharap desain induk ini bisa memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran dalam implementasi program penjaminan mutu pendidikan di sekolah yang berkarakter dan selaras dengan perpres 87 tahun 2017.

 Terima kasih atas perhatiannya, wassalamu’alaikum wr wb.

Kepala LPMP Jawa Barat,
Ibno Subandi R., SH., MM.

 

Comments are closed.