LPMP Jawa Barat Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

Babak Semifinal untuk kategori Kelas Bawah

Kab. Bandung Barat (23/06/2021) – LPMP Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi berupaya keras untuk menjalankan semua amanat dari Undang-undang Nomor 14 tentang Ketrbukaan Informasi Publik.

Salah satu upaya yang dijalankan adalah dengan menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan.

Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang yang terdiri dari unsur internal pegawai LPMP yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi Jawa Barat sebanyak 18 orang, perwakilan pemerintah daerah sekitar LPMP 1 orang, perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kemedikbudristek 1 orang orang, perwakilan Praktisi Pendidikan 1 orang, perwakilan Guru 2 orang, dan utusan Media Masa 1 orang.

Bertindak sebagai narasumber utama, Dan Satriana, Komisioner Obudsman Jawa Barat, mantan Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat selama 8. tahun sebagai pakar informasi publik.

Dalam sambutan pembukaanya Plt Kepala LPMP Jawa Barat, Gusmayadi Muharmansyah menyampaikan bahwa dengan diselenggrakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan informasi publik kepada semua stakeholder yang berkepentingan dan membutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mendampingi Plt Kepala, Sub Koordinator Sistem Informasi dan Layanan Informasi Publik LPMP Provinsi Jawa Barat, Yanti Triana, menyampaikan bahwa tahun ini LPMP Kembali mengundang stakeholder yang mewakili Masyarakat sekitar, pengguna layanan, media massa, praktisi dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik. Salah satu agenda utama dalam Forum Konsultasi Publik membahas draft Standar Pelayanan LPMP Jawa Barat yang telah disusun untuk dilakukan uji publik sehingga diperoleh masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan proses pelayanan di LPMP.

Selain itu agenda berikutnya adalah melakukan uji konsekuensi dari daftar informasi public yang dikecualikan dengan tujuan untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi itu diberikan, dampak bagi publik bagaimana. Jika informasi yang diberikan memberikan dampak yang buruk bagi publik maka informasi itu ditutup dan sebaliknya.

“Diharpkan terjaring masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dari seluruh peserta sebelum dilakukan penetapan standar pelayanan di LPMP Provinsi Jawa Barat,” ujar Yanti.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan LPMP Provinsi Jawa Barat terhadap penyebarluasan pemahaman terhadap informasi publik temasuk pada kategori informasi yang dikecualikan.

Disamping itu kegiatan ini juga dapat memberikan wawasan yang sangat bermanfaat berkenaan dengan informasi apa saja yang masuk keadalam kategori dan karakteristik informasi publik dan informasi yang dikecualikan.

Oleh karena itu, Gusmayadi berharap kepada para peserta untuk memaanfaatkan secara optimal kegiatan ini untuk meningkatkan standar pelayanan informasi publik lembaga sehingga meningkat pula nilai pelayanan lembaga secara keseluruhn kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

 

(pbip/udo)