Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang menghadirkan sejumlah tantangan mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik maupun guru, disparitas kompetensi guru hingga rendahnya keterlibatan orang tua/wali peserta didik dalam pembelajaran.

Meski beragam kondisinya, hampir semua peserta didik, guru, dan orang tua mengalami pengalaman belajar berbeda yang membutuhkan waktu adaptasi. Meski telah banyak kebijakan dan program untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis berisiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Padahal kualitas pembelajaran merupakan kunci dari hasil belajar peserta didik. Jika kualitas belajar menurun, hasil belajar peserta didik pun cenderung menurun (learning loss).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19. Sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama tersebut untuk dioperasionalkan oleh guru dan tenaga kependidikan, maka disusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19.

Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan sehingga diharapkan dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Satuan pendidikan dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan panduan ini.

https://spab.kemdikbud.go.id/

UNDUHAN
1. Salinan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelengaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
2. Buku Saku Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19
3. Infografis Surat Keputusan Bersama 4 Menteri

SE Sesjen tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kemendikbudristek Selama PPKM Covid-19

SE Sesjen tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kemendikbudristek Selama PPKM Covid-19

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan kebijakan baru terkait penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dibagi menjadi 4 level. Wilayah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 4, ASN pada sektor non-esensial wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal (work from home/WFH) secara penuh atau seratus persen.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 15/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sementara di wilayah dengan PPKM Berbasis Mikro level 3, ASN pada instansi pemerintah melaksanakan WFH sebesar 75 persen, dan penugasan di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen. “WFO sebesar 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan,” tulis surat yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Sedangkan selain wilayah dengan PPKM Berbasis Mikro level 3 dan 4, sistem kerja dilakukan dengan memperhatikan zonasi kabupaten atau kota. Pada kabupaten atau kota yang berada di zona oranye dan merah, ASN melaksanakan WFO sebesar 25 persen. Namun untuk kabupaten dan kota selain zona merah dan oranye, pelaksanaan tugas di kantor sebesar 50 persen.

Pelaksanaan tugas di kantor, baik yang 25 persen atau 50 persen, wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. ASN juga diimbau tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai.

Penyesuaian sistem kerja diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Surat tersebut juga mengimbau pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai.

Proses bisnis dan standar operasional prosedur sebaiknya disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. PPK diharapkan bisa meminta jajarannya untuk menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.

Wadah dan pengaduan masyarakat yang selama ini sudah berjalan, diharapkan memaksimalkan media komunikasi online atau daring. “Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai standar yang telah ditetapkan,” tutup surat tersebut. SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

UNDUHAN
SE Sesjen tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kemendikbudristek Selama PPKM Covid-19

Pemilihan Pelaksana Swakelola Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Vokasi Tahun 2022

Pemilihan Pelaksana Swakelola Dukungan Perumusan Kebijakan Pendidikan Vokasi Tahun 2022

Setelah meluncurkan Kampus Merdeka, Kemendikbud-Ristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan perluasan dengan meluncurkan Kampus Merdeka Vokasi dalam rangka melakukan penguatan pendidikan di bidang vokasi. “Satu concern-nya dari Merdeka Belajar Vokasi ini adalah satu rangkaian dari Kampus Merdeka dan pendidikan vokasi. Jadi, ini perluasan dari Kampus Merdeka yang kita perluas dan adopsi dari Kampus Merdeka di bidang vokasi agar lebih ‘link and super-match’ dengan dunia kerja,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto (27/5).

Wikan menjelaskan, selain mendukung pendidikan vokasi agar benar-benar “link and match” dengan industri, hal lain yang melatarbelakangi diluncurkannya Kampus Merdeka Vokasi adalah untuk mencetak lulusan-lulusan yang menempuh pendidikan vokasi agar lebih terampil dan kompeten, sehingga mudah terserap di dunia usaha kerja. 

Pada Kampus Merdeka Vokasi ini Ditjen Pendidikan Vokasi menyediakan anggaran sebanyak Rp90 miliar untuk dana kompetitif. Sedangkan untuk dana padanan (matching fund) , disediakan anggaran dua kali lipat lebih banyak, yakni sebesar Rp180 miliar. 

Sementara itu dana kompetitif kampus vokasi di gunakan untuk dua program yang menjadi perhatian dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi, selain memperbarui sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa vokasi, adalah dengan adanya program D2 jalur cepat  serta peningkatan program studi atau upgrade D3 menjadi sarjana terapan/D4.

“Siswa boleh lulus pada semester 6 atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi vokasi, kemudian perguruan tingginya memberikan pengakuan terhadap SKS mereka sehingga mereka bisa D2 dengan jalur cepat (fast track) ” tutur Beny Bandanadjaya, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Dalam pelaksanaannya, siswa SMK yang mengikuti program D2 fast track sejak kelas sepuluh akan diberikan pengajaran guru SMK, dosen vokasi/politeknik yang membuka jalur fast track, serta praktisi dari industri. 

Sejauh ini sudah terdapat lebih dari 31 program studi di perguruan tinggi vokasi yang sudah bekerja sama dengan SMK dalam mengimplementasikan program D2 fast track. Adapun untuk SMK yang melakukan pengajuan untuk bisa mengadakan D2 fast track jumlahnya sudah mencapai ratusan.

“Kalau D2 fast track ini berhasil, maka akan semakin banyak siswa SMK yang Bekerja, Melanjutkan studi, serta menjadi Wirausaha (BMW),” tambah Dirjen Wikan.

Sementara itu dengan adanya program upgrade D3 menjadi D4 juga menjadi salah satu  upaya bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan vokasi yang menjadi jawaban dari kebutuhan dunia kerja. Bahkan, lulusan tersebut dapat menjadi entrepreneur yang membuka lapangan kerja. Sehingga, ini dapat menjadi win win solution dalam mengatasi salah satu permasalahan sosial yang ada di dalam negeri.

Meski begitu, Wikan menegaskan bahwa upgrade D3 menjadi D4 bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi, keputusan upgrade tersebut dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi masing-masing. Hal itu dikarenakan untuk melakukan upgrade D3 menjadi D4 harus menambah industri lagi yang diajak “menikah” serta melakukan “link and match” kurikulum antara pendidikan tinggi tersebut dengan industri. 

Untuk dana pandangan kampus vokasi dialokasikan untuk pengembangan pusat unggulan teknologi, hilirisasi riset terapan, dan dukungan untuk perusahaan rintisan (startup) yang dibangun bersama dunia kerja.